Hidayatullah Soroti Ketidaksinkronan Target Pembangunan Bappenas dengan Implementasi Kebijakan

13-09-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah saat menghadiri Rapat Kerja bersama dengan Menteri Bappenas/Kepala PPN, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022). Foto : Mentari/mr.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menyoroti ketidaksinkronan antara target pembangunan yang dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan implementasi kebijakan yang diambil pemerintah. Seharusnya target pembangunan yang telah dicanangkan Bappenas, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dapat mengembalikan capaian pembangunan yang pernah diraih sebelum masa pandemi.

 

Sehingga, rencana kerja Tahun 2023 harus mendukung, minimal bisa kembali kepada beberapa indikator sebelum pandemi. Misalnya indikator mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, hingga angka pengangguran terbuka.

 

"Tetapi kami melihat ini yang tidak begitu menyambung. Misalnya, yang kita lakukan di 2023  justru yang kita lakukan adalah mendistribusikan anggaran kita ke IKN, kereta api cepat, atau menarik subsidi apakah itu semua ada kaitan dengan upaya kita mengembalikan posisi kita sebelum pandemi?" tegas Hidayatullah dalam Rapat Kerja bersama dengan Menteri Bappenas/Kepala PPN, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

 

Contoh lain, misalnya, Indonesia pernah berada menjadi upper middle income country pada 2020. Namun, saat pandemi melanda, Indonesia turun kelas menjadi negara lower middle income country. Hal itu disebabkan Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi US$3.870, dari GNI per kapita pada tahun 2019 yang sebesar US$4.050.

 

"Nah ini kan sesuatu yang konkrit yang harus kita kerjakan yang semua perencanaan yang kita lakukan dan action yang dilakukan itu harus mengarah ke sebelum pandemi. Tetapi ini kita lihat tidak nyambungnya apa yang kita lakukan dengan keinginan kita dengan RPJMN itu," ujar Politisi PKS tersebut.

 

Karena itu, ia berharap, jika target pembangunan RPJPN pada 2045 masih terlampau jauh, paling tidak ia berharap bagaimana mengakhiri tahun 2024 lebih dekat kepada target RPJMN 2025-2029. "Tentu kita harus melihat, apakah sudah semakin dekat atau jangan-jangan malah jalan di tempat?" tutupnya. (rdn/aha)

BERITA TERKAIT
Fathi Apresiasi Keberhasilan Indonesia Bergabung dalam BRICS, Sebut Langkah Strategis untuk Perekonomian Nasional
08-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Fathi, menyampaikan apresiasi atas pengumuman resmi yang menyatakan Indonesia sebagai anggota penuh...
Perusahaan Retail Terlanjur Pungut PPN 12 Persen, Komisi XI Rencanakan Panggil Kemenkeu
05-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu)...
Edukasi Pasar Modal Sejak Dini Dapat Meningkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda
04-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut baik usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menginginkan edukasi...
Anis Byarwati Apresiasi Program Quick Win Prabowo: Potensi Kebocoran Anggaran Harus Diminimalisasi
25-12-2024 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan...